Tanjungpinang (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Adi Prihantara menyebut realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hingga Juni 2025 baru sekitar 39 persen atau Rp663 miliar dari target Rp1,7 triliun.
"Idealnya capaian PAD per enam bulan itu sekitar 50 persen, namun realisasinya baru 39 persen," kata Sekda di Tanjungpinang, Rabu.
Adi mengakui realisasi PAD Kepri itu masih belum memenuhi target per enam bulan, yang salah satunya dipengaruhi kebijakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
Undang-Undang itu di antaranya mengatur mengenai pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dipungut provinsi, kini hasilnya dibagikan ke pemerintah kabupaten/kota.
"Biasanya pungutan PKB masuk ke kas pemerintah provinsi baru disalurkan ke kabupaten/kota, tapi sekarang hasilnya langsung disalurkan ke masing-masing kabupaten/kota," ujar Adi.
Baca juga: Batam catat realisasi PAD 31,9 persen dari target Rp2,1 triliun
Faktor lainnya, kata dia, sumber-sumber PAD baru yang ditargetkan Pemprov Kepri sampai saat ini belum bisa direalisasikan karena masih perlu sosialisasi. Beberapa target sumber PAD baru dimaksud, meliputi pajak alat berat, air permukaan, hingga kendaraan atas air.
"Pemprov mengupayakan target PAD baru itu dapat digerakkan secepatnya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah," ucap Adi.
Lanjut Adi, realisasi PAD itu ikut memengaruhi serapan belanja APBD Pemprov Kepri, karena uang yang dibelanjakan pemerintah daerah disesuaikan dengan uang yang masuk ke kas daerah.
"Makanya, serapan belanja dan pendapatan APBD Kepri sejauh ini relatif seimbang, sekitar 39 persen," ungkapnya.
Sementara Sekretaris Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin menyampaikan pihaknya akan memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD di Pemprov Kepri, seperti Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) guna membedah realisasi PAD yang belum optimal.
Wahyudin menyampaikan jajaran Komisi II dan OPD terkait akan mencari solusi bersama-sama untuk meningkatkan PAD Kepri.
"Capaian PAD Kepri per Juni 2025 belum maksimal, sehingga perlu ditelaah dulu kendala atau hambatannya, baru kemudian dicarikan solusinya," demikian Wahyudin.
Baca juga: Amsakar resmikan resor baru di Pulau Nirup genjot pariwisata
Komentar