Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau meminta dukungan Komisi IV DPR RI untuk memaksimalkan potensi kelautan yang dimiliki kota tersebut.
Hal ini disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Ahmad saat mendampingi kunjungan kerja Tim Komisi IV DPR RI ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam, Jumat.
"Salah satu yang menjadi konsern bersama, bagaimana agar potensi laut ini dapat dimaksimalkan," kata Amsakar.
Baca juga: Pemkot Batam genjot potensi MICE dengan menjaga kebersihan wisata kota
Ia mengatakan bahwa kota yang dipimpinnya sedang berkembang, di mana 33 persen merupakan wilayah darat dan 67 persen adalah wilayah laut.
Oleh karena itu, kata dia, posisi Batam sangat penting dan strategis soal potensi kelautan yang ada di daerah tersebut.
Maka, kata dia, selaku Wali Kota Batam sekaligus BP Batam menyambut baik kedatangan Tim Komisi IV DPR RI ke wilayahnya.
"Mudah-mudahan pascakunjungan Komisi IV akan ada kebijakan-kebijakan taktis dan strategis yang bisa diambil untuk mengoptimalkan potensi kelautan yang Batam miliki," katanya.
Batam memiliki potensi kelautan yang besar, terutama di sektor perikanan, pariwisata bahari dan industri terkait laut.
Baca juga: KKP selamatkan kerugian negara Rp2,1 triliun dari pencurian ikan di Kepri
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis menyebut kedatangan timnya ke Pangkalan PSDKP Batam dalam rangka reses atau kunjungan kerja untuk melakukan pengawasan kepada KKP selaku mitra.
"Pengawasan ini untuk menilai secara langsung infrastruktur sarana dan prasaran Pangkalan PSDKP Batam," kata Abdul.
Dalam kunjungan tersebut, Tim Komisi IV melihat kapal-kapal milik KKP yang bersandar di Pangkalan PSDKP Batam, serta meninjau 60 warga negara Vietnam yang ditahan karena pelanggaran ilegal fishing.
Selain untuk pengawasan, kata dia, kunjungan ini juga untuk mendengar penjelasan dan dialog dengan pemangku kepentingan terkait mengenai penanggulangan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak teratur atau IUU Fishing.
"Kami menyerap aspirasi stakeholder guna penguatan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kepri," katanya.
Turut hadir mendampingi kunjungan kerja Tim Komisi IV DPR RI, yakni Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono, Direktur Jenderal Pemanfaatan Ruang Laut (PRL) Kartika, serta pejabat lainnya.
Baca juga:
Komisi IV dukung upaya KKP cegah IUU Fishing cabut efisiensi anggaran
KKP ungkap tantangan dalam penindakan illegal fishing di Laut Natuna
Komentar