Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI menandatangani nota kesepakatan terkait penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan data serta informasi statistik yang akurat guna mendukung pembangunan daerah setempat.
"Nota kesepakatan ini merupakan langkah konkret dalam mempererat sinergi antara BPS RI, BPS Kepri dan Pemprov Kepri," kata Gubernur Ansar, Sabtu.
Ansar menekankan pentingnya data statistik dalam merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, terlebih Kepri yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan dinamika pembangunan yang khas.
Sebagai provinsi kepulauan yang strategis, kata dia, Kepri memiliki dinamika pembangunan yang unik, mulai dari sektor maritim, perdagangan, hingga pariwisata.
Baca juga: BPS RI: PDRB per kapita Kepri di atas rata-rata nasional
"Dalam mendukung percepatan pembangunan itu, data statistik yang akurat dan berkualitas menjadi sangat penting bagi kami dalam melakukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Ansar.
Dia turut menyampaikan data bukan sekadar angka, melainkan cerminan realitas sosial dan ekonomi yang menjadi panduan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan.
Oleh karena itu, peran BPS di Kepri sangat strategis sebagai tulang punggung dalam pengambilan kebijakan di Negeri Segantang Lada tersebut.
"Kami juga berencana bekerja sama dengan BPS Kepri untuk menyiapkan SDM ahli statistik di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri,” ucap Ansar.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi apresiasi atas capaian literasi statistik di Kepri yang dinilai lebih maju dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.
Baca juga: Cuaca Kepri hari Minggu ini diprakirakan masih berawan
Amalia juga menekankan pentingnya literasi statistik sebagai fondasi dalam merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
"Menurut saya, capaian ini menjadi modal penting dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat di Kepri," kata Amalia.
Dalam kesempatan ini, Amalia turut menyoroti kemampuan Pemda Kepri dalam menjaga inflasi tetap terkendali dan berada dalam rentang sasarannya.
Menurutnya capaian ini sangat luar biasa, mengingat Kepri merupakan provinsi kepulauan yang secara geografis memiliki tantangan besar, terutama dari sisi biaya logistik.
"Namun demikian, inflasi di Kepri tidak pernah melonjak tinggi dan tetap berada dalam batas aman sepanjang waktu," ujarnya.
Amalia membandingkan inflasi di Kepri justru lebih rendah dibandingkan dengan provinsi kepulauan lainnya seperti Maluku dan Maluku Utara, meskipun jumlah pulau di Kepri lebih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi daerah dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.
"Saya sangat mengapresiasi langkah Kepri karena berhasil mengendalikan inflasi walaupun sebagai provinsi berbasis kepulauan," katanya pula.
Baca juga:
KKP sebut negara jaga laut Natuna Utara dari pencurian oleh kapal asing
Komentar