Kepri alokasikan Rp5 miliar untuk rehabilitasi 100 unit RTLH

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) telah mengalokasikan Rp5 miliar untuk program rehabilitasi 100 unit rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2025.

Kepala Disperkim Kepri Said Nursyahdu menyampaikan program ini menyasar 90 unit RTLH di Kota Tanjungpinang, lalu Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Karimun.

"Sementara, sepuluh unit RTLH lainnya masuk dalam nomenklatur khusus kawasan kumuh di Pulau Temoyong, Batam," kata Said di Tanjungpinang, Senin.

Said menjelaskan rehabilitasi RTLH itu mulai dikerjakan pada Agustus 2025, dan ditargetkan selesai di akhir tahun ini.

Saat ini tim Disperkim Kepri sedang melakukan survei di lapangan guna mengetahui kondisi atau tingkat kerusakan tiap-tiap RTLH yang mendapatkan manfaat dari program rehabilitasi tersebut.

"Anggaran rehabilitasi maksimal per RTLH sebesar Rp50 juta," ungkapnya.

Said menambahkan program rehabilitasi RTLH tahun ini memang difokuskan untuk kawasan permukiman di daratan dengan menggunakan dana APBD Pemprov Kepri.

Sedangkan untuk program RTLH bagi warga suku laut yang pernah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun 2025 belum bisa dilanjutkan karena kebijakan efisiensi anggaran. Program ini didanai melalui APBN.

"Mudah-mudahan tahun depan, kami bisa kembali mengusulkan ke pusat sekaligus disetujui untuk pembangunan RTLH suku laut di Kepri," ungkap Said.

Dia menambahkan bahwa program RLTH bertujuan untuk memperbaiki atau merevitalisasi rumah-rumah yang tidak layak huni, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Program ini bertujuan diharapkan mampu memberikan tempat tinggal yang lebih layak dan aman bagi masyarakat.

"Rehabilitasi RTLH dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di rumah yang tidak layak huni," demikian Said.