Washington (ANTARA) - Israel menghadang rencana kunjungan para menteri luar negeri Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UAE), Mesir, dan Qatar untuk menemui Otoritas Palestina (PA), demikian lapor Axios yang mengutip pejabat Israel, Jumat.
Para diplomat tinggi dari Arab Saudi, UAE, Mesir, Yordania, Qatar, dan juga Turki dilaporkan akan mengunjungi Tepi Barat pada Ahad, menurut outlet berita tersebut.
Sebelumnya pada hari itu, CNN juga memberitakan bahwa para menteri bermaksud untuk menemui Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Kota Ramallah.
Sementara itu, The Times of Israel yang mengutip pejabat senior Israel pada Jumat melaporkan bahwa Zionis telah menghalangi rencana kunjungan ke Tepi Barat tersebut.
"Israel tidak akan bekerja sama dengan langkah-langkah yang dirancang untuk membahayakan mereka dan keamanannya," kata pejabat itu.
Ia mengatakan kepada The Times of Israel bahwa pertemuan pada Ahad di Tepi Barat sudah direncanakan dengan tujuan "mempromosikan pembentukan negara Palestina".
Pada Kamis Israel menyetujui inisiatif Menteri Pertahanan Israel Katz dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich untuk membangun 22 permukiman di Tepi Barat, wilayah yang diduduki Israel sejak 1967.
Inisiatif tersebut bertujuan untuk memulihkan wilayah yang sebelumnya dievakuasi. Selain itu, empat permukiman juga akan dibangun di dekat perbatasan barat dengan Yordania.
Sumber: Sputnik-OANA
Prancis akan "bersikan keras"...
Prancis akan "bersikap keras" pada Israel jika blokade Gaza berlanjut
Presiden Prancis Emmanuel Macron, Jumat, mengisyaratkan akan mengambil sikap lebih keras terhadap Israel jika blokade berlanjut di Gaza.
"Menyediakan air, makanan, dan obat-obatan serta mengizinkan yang terluka untuk dievakuasi adalah prioritas," kata Macron saat jumpa pers bersama dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.
"Oleh karena itu, jika tanggapan yang sesuai dengan skala situasi kemanusiaan tidak diberikan dalam beberapa jam dan hari mendatang, maka jelas sikap kolektif harus diperkeras," tambahnya.
Macron menggambarkan situasi di Gaza sebagai "tak tertahankan" dan menekankan bahwa hal itu tidak dapat dibiarkan berlanjut, yang meningkatkan adanya kemungkinan sanksi terhadap Israel.
Dia menegaskan kembali perlunya solusi politik untuk tragedi kemanusiaan yang sedang berlangsung, dengan memperingatkan bahwa "kemungkinan berdirinya negara Palestina dipertanyakan."
"Kita dapat melihat dengan jelas bahwa beberapa orang ingin membuat pembentukan negara Palestina menjadi mustahil. Namun, yang kami advokasi adalah resolusi politik," katanya.
Mengakui negara Palestina adalah "tugas moral" dan "keharusan politik," tambah Macron, mendesak semua pihak yang mendukung "hak masyarakat untuk menentukan kebebasan mereka sendiri" untuk mendukungnya.
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Israel hadang kunjungan menlu negara Arab ke Tepi Barat